Berita Nasional - Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kebingungan dengan program rombakan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
Ahok bingung bagaimana mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat oleh Plt Gubernur soal kenaikan dana operasional RT/RW.
"Saya enggak tahu itu gimana. Bagaiaman saya yang kerja, saya yang tanggungjawab kok yang mutusin Plt Gubernur?," Kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2016).
Plt Gubernur Sumarsono berenana menaikkan dana operasional RT dari Rp975 ribu per bulan menjadi Rp1,2 juta per bulan. Kenaikan ini untuk operasional RT saat melaporkan keluhan di aplikasi Qlue.
Namun lagi-lagi Ahok mengeluh karena kebijakan tersebut tak seharusnya diambil oleh Plt Gubernur. Ahok mengatakan pihak yang boleh mengotakatik anggaran hanya Gubernur defenitif.
"Belum pernah dalam sejarahnya pascareformasi Plt menentukan kebijakan. Karena semua kebijakan visi misi gubernur terpilih," ujar Ahok.
Sampai saat ini, Ahok masih menunggu keputusan MK saat ini soal kewenangan perombakan anggaran. Dia juga mempertanyakan proses hukum yang sampai sekarang masih jalan di tempat.
"Makanya tolong juga tanyakan ke MK kenapa yang saya minta itu kok lama banget mutusinnya. Biasa kan MK cepat ini," ucap Ahok.
Sebelumnya, Ahok sudah pernah kebingungan dengan hal serupa. Dia bingung cara mempertanggungjawabkan anggaran yang diubah oleh Sumarsono, satu di antaranya adalah soal dana hibah Betawi.
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar