Nasional
Analisaqq.net
Di tengah sorotan kinerjanya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono malah membuat sensasi baru. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini berencana menggelar rapat di atas kereta wisata.
Rencananya, perjalanan tersebut akan dilaksanakan tanggal 13-15 Januari mendatang, dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Namun rencana itu rupanya tidak gratis, masing-masing peserta rapat diwajibkan membayar Rp 7 juta per kepala.
Saat dikonfirmasi, Sumarsono menyatakan seluruh biaya perjalanan tersebut ditanggung oleh masing-masing SKPD yang mengikuti rapat. Alasannya karena tidak ada ketentuan anggaran perjalanan dinas jika dilaksanakan pada saat momen hari libur.
"Masing-masing membayar secara pribadi sebesar Rp 7 juta. Kumpul-kumpul sekalian jalan-jalan karena hari libur kan Sabtu-Minggu, Senin sudah kembali lagi," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/1).
Nantinya, setiap bidang akan mendapatkan gerbong khusus selama perjalanan. Selain itu, tempat rapat disediakan gerbong yang dilengkapi dengan meja rapat.
"Nanti diadakan per bidang, ekonomi, pemerintahan, kesra gitu. Sehingga malam sampai Jogja selesai rapat kerjanya," ungkapnya.
Rapat tersebut hanya akan diikuti para kepala SKPD dan sekaligus dijadikan rapat pimpinan (rapim) yang biasanya rutin diadakan setiap hari senin. Adapun masalah yang akan dibahas pada rapat tersebut adalah tentang program kerja masing-masing SKPD.
"Selesai rapat mereka akan memberikan arahan pada kabid-kabid, staf di lingkungan masing-masing. Lebih ke arah kebijakan, cuma saya juga akan menyelipkan isu-isu krusial seperti sampah, penertiban PKL dan yang prinsip itu persiapan pelaksanaan anggaran 2017 sehingga pas pulang memberikan pengarahan dan dokumen pelaksana, habis itu baru berjalan cepat," tandasnya.
Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mengetahui rencana pengganti sementaranya melakukan rapat di atas kereta, dari ibu kota menuju Yogyakarta. Bahkan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib membayar Rp 7 juta per orang.
Basuki atau akrab disapa Ahok tidak pernah kepikiran harus melakukan rapat sampai meminta uang kepada bawahannya sendiri. Selama menjabat, dia selalu rapat di gedung daerah atau Balai Kota DKI Jakarta.
"Saya enggak tahu, (saya) kalau rapatkan enggak pakai uang, kan kita rapat di kantor kita, kenapa pakai uang," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar