MajalahAnalisa.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara ( KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.
Menurut Meutya, penunjukan KSAU itu memenuhi prinsip keadilan di antara tiga matra yang ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
"Menurut saya baik, karena ada prinsip menumbuhkan kebersamaan dan keadilan di tubuh TNI. Karena kemudian dari AU (Angkatan Udara) yang memang gilirannya," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).
Meutya menilai Presiden Jokowi telah menerima masukan dari berbagai pihak yang menyarankan adanya rotasi dalam kepemimpinan TNI.
Agen Sakong Online
Dengan penunjukan Hadi, Meutya berharap tidak ada kecemberuan antarmatra, sehingga TNI mampu membuktikan kesolidannya ketika dipimpin dari matra mana pun.
"Saya rasa harus bisa diterima oleh semuanya, karena memang kalau semangat rotasi ini memang gilirannya AU pasti ada adjustment (penyesuaian) yang harus dilakukan, karena memang ini sering dipegang AD. Tapi saya rasa di sinilah TNI perlu menunjukkan profesionalitas mereka," ujar mantan jurnalis televisi itu.
Meutya juga meyakini penunjukan Hadi oleh Presiden telah mempertimbangkan situasi politik yang bakal memanas di tahun politik dan pemilu.
"Saya meyakini Presiden sudah mengkaji dan Presiden sudah sangat yakin bahwa Pak KSAU ini mampu meghadapi situasi politik yang punya potensi untuk memanas," ucap politisi Partai Golkar tersebut
Agen Poker Online
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengajukan nama Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.
Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi. Adapun Pratikno meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 08.50 WIB.
"Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).
Sumber dari, KOMPAS.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar