Nasional, Agen Sakong Online - Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan kabinet di pengujung masa jabatannya. Berbeda dengan dua kali reshuffle sebelumnya, kali ini menteri yang diganti jauh lebih sedikit.
Tak ada juga pengumuman ke publik terlebih dulu layaknya dua kali reshuffle sebelumnya. Menteri dan pejabat yang baru hasil reshufflelangsung dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
Mereka adalah Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam Pilkada Jawa Timur. Moeldoko menggantikan Teten Masduki yang digeser menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden. Sementara Agum Gumelar menggantikan Hasyim Muzadi yang meninggal.
Namun, dari nama-nama yang baru masuk dan diganti, sorotan justru tertuju pada nama yang tidak diganti Jokowi. Nama itu adalah Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Sebelum reshuffle terjadi, sejumlah pihak sudah meminta Airlangga dicopot karena menyalahi komitmen larangan rangkap jabatan yang pernah disampaikan Jokowi.
Komitmen ini disampaikan Jokowi saat kampanye pilpres dan ditegaskan kembali setelah terpilih.
Sejumlah elite parpol, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan tidak setuju dengan larangan rangkap jabatan itu.
Namun, Jokowi tetap jalan terus.
"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi saat itu.
Namun, kata-kata Jokowi itu tak berlaku bagi seorang Airlangga Hartarto. Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun lebih sedikit. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos Menteri Perindustrian.
"Kita tahu, ya, Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi.
Jokowi juga beralasan, Airlangga adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.
"Jangan sampai dalam kondisi ini berubah dan yang baru bisa belajar lebih (lama), ini kementerian yang tidak mudah," kata Jokowi.
Saat ditanya apakah larangan rangkap jabatan yang semula ditegaskan Jokowi di awal pemerintahan sudah tak berlaku, Jokowi tidak menjawab dengan tegas.
"Tadi kan sudah saya sampaikan jelas gitu, kok," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Langgar Komitmen
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, rangkap jabatan Airlangga ini telah melanggar dan mencederai Jokowi yang melanggar menterinya rangkap jabatan.
"Tradisi pemerintahan Jokowi jadi rusak karena Airlangga Hartarto bisa rangkap jabatan," kata Pangi.
Pangi khawatir langkah ini akan membuat para politisi lain di kabinet mendapatkan angin segar untuk juga ikut merangkap jabatan menjadi pengurus parpol.
Ia mencontohkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bukan tidak mungkin akan kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
Sebab, Hanura saat ini tengah mengalami konflik kepentingan dan ada dorongan dari kader agar Wiranto kembali memimpin partai yang didirikannya itu.
Komitmen ini disampaikan Jokowi saat kampanye pilpres dan ditegaskan kembali setelah terpilih.
Sejumlah elite parpol, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan tidak setuju dengan larangan rangkap jabatan itu.
Namun, Jokowi tetap jalan terus.
"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi saat itu.
Namun, kata-kata Jokowi itu tak berlaku bagi seorang Airlangga Hartarto. Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun lebih sedikit. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos Menteri Perindustrian.
"Kita tahu, ya, Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi.
Jokowi juga beralasan, Airlangga adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.
"Jangan sampai dalam kondisi ini berubah dan yang baru bisa belajar lebih (lama), ini kementerian yang tidak mudah," kata Jokowi.
Saat ditanya apakah larangan rangkap jabatan yang semula ditegaskan Jokowi di awal pemerintahan sudah tak berlaku, Jokowi tidak menjawab dengan tegas.
"Tadi kan sudah saya sampaikan jelas gitu, kok," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Langgar Komitmen
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, rangkap jabatan Airlangga ini telah melanggar dan mencederai Jokowi yang melanggar menterinya rangkap jabatan.
"Tradisi pemerintahan Jokowi jadi rusak karena Airlangga Hartarto bisa rangkap jabatan," kata Pangi.
Pangi khawatir langkah ini akan membuat para politisi lain di kabinet mendapatkan angin segar untuk juga ikut merangkap jabatan menjadi pengurus parpol.
Ia mencontohkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bukan tidak mungkin akan kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
Sebab, Hanura saat ini tengah mengalami konflik kepentingan dan ada dorongan dari kader agar Wiranto kembali memimpin partai yang didirikannya itu.
"Ada angin segar juga bagi Wiranto rangkap jabatan menjadi Ketua Umum Hanura sekaligus Menko Polhukam," kata Pangi.
Pangi juga melihat, rangkap jabatan Airlangga ini akan membuatnya tidak fokus bekerja, baik di Kementerian Perindustrian maupun Partai Golkar.
Jatah Golkar dan Hanura
Tak dicopotnya Airlangga dari kursi Menperin secara otomatis membuat kursi Partai Golkar di kabinet bertambah.
Sebab, pada saat yang bersamaan, Idrus Marham yang dilantik sebagai Mensos juga adalah politisi senior partai berlambang pohon beringin.
Idrus saat ini bahkan masih menjabat Sekjen Partai Golkar. Namun, berbeda dengan Airlangga, Idrus menyatakan akan segera menanggalkan jabatannya.
Pangi juga melihat, rangkap jabatan Airlangga ini akan membuatnya tidak fokus bekerja, baik di Kementerian Perindustrian maupun Partai Golkar.
Jatah Golkar dan Hanura
Tak dicopotnya Airlangga dari kursi Menperin secara otomatis membuat kursi Partai Golkar di kabinet bertambah.
Sebab, pada saat yang bersamaan, Idrus Marham yang dilantik sebagai Mensos juga adalah politisi senior partai berlambang pohon beringin.
Idrus saat ini bahkan masih menjabat Sekjen Partai Golkar. Namun, berbeda dengan Airlangga, Idrus menyatakan akan segera menanggalkan jabatannya.
Ia memastikan tak akan masuk ke susunan kepengurusan baru Partai Golkar yang kini tengah disusun Airlangga.
Jika ditambah dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid, Golkar kini memiliki empat kursi di kabinet.
Selain Golkar, Partai Hanura juga mendapat tambahan jatah kursi. Moeldoko yang dipercaya sebagai Kepala Staf Presiden adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.
Mantan Panglima TNI ini mulai bergabung di Hanura sejak kepengurusan Oesman Sapta Odang. Dengan bergabungnya Moeldoko di kabinet, Hanura kini memiliki dua kursi menteri.
Satu menteri lainnya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
AnalisaQQ™
Jika ditambah dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid, Golkar kini memiliki empat kursi di kabinet.
Selain Golkar, Partai Hanura juga mendapat tambahan jatah kursi. Moeldoko yang dipercaya sebagai Kepala Staf Presiden adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.
Mantan Panglima TNI ini mulai bergabung di Hanura sejak kepengurusan Oesman Sapta Odang. Dengan bergabungnya Moeldoko di kabinet, Hanura kini memiliki dua kursi menteri.
Satu menteri lainnya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
AnalisaQQ™
Tidak ada komentar:
Posting Komentar