Berita Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, politik dan agama harus dipisahkan. Pemcampuradukan politik dengan agama menjadi penyebab gesekan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pernyataan Jokowi di atas disampaikan saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara beberapa hari lalu.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi kurang tepat, bermasalah, dan bahkan ahistoris. Indonesia, kata Fadli, bukanlah negara agama, tapi bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik.
Menurut Fadli, agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik yang tak dapat dipisahkan. Secara historis, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri negara ini. Agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hingga hukum.
"Hukum agama diakui dalam sistem hukum kita seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya. Bung Hatta pada 1973 yang sangat kuat mengingatkan Presiden Soeharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu 29 Maret 2017.
Baca : Sekjen FUI Tersangka Makar
Ia menambahkan, "Bung Hatta juga pernah menyatakan bahwa bagi Muslim berjuang membela Tanah Air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup. Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita."
Karena itu, lanjut dia, di dalam Pancasila dan juga pembukaan UUD 1945, semua diawali dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata Fadli, ini refleksi bahwa di Indonsia antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dan justru merupakan kunci dari kebaikan bersama.
"Justru pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau menganggap agama sebagai candu seperti Karl Marx atau racun seperti kata Mao Tse Tung. Agama adalah tuntunan hidup bagi umatnya dan dijamin oleh konstitusi," papar politikus Gerindra itu.
Fadli menilai, gesekan dalam pemilihan kepala daerah lebih disebabkan pernyataan satu orang yang provokatif. Problem utamanya terletak pada ketidakmampuan seseorang mengendalikan ucapannya di depan publik. Sehingga melewati koridor yang sangat sensitif.
"Di situlah akar utamanya. Jika saja tidak ada pernyataan saudara Basuki Tjahja Purnama yang menyinggung kelompok islam, gesekan masyarakat juga tidak akan eskalatif seperti saat ini," tegasnya.
Fadli berharap Presiden dapat lebih jernih mengidentifikasi akar permasalahan. Gesekan saat ini tak ada hubungannya dengan relasi antara agama dan politik. Sebab, sebelum ada pernyataan provokatif dari Basuki, hubungan antarumat beragama di Jakarta, baik-baik saja.
Dia juga menilai tak ada masalah jika ekspresi dan motivasi politik seseorang dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama. Faktanya sejak awal kemerdekaan selalu ada partai berdasarkan agama baik islam, kristen, maupun agama-agama lain. Itu sikap yang konstitusional, sebab dijamin di dalam Pancasila dan juga UUD 1945.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar