Berita Nasional - Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.
"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya.
"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.
Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.
Reshuffle itu merupakan cara Presiden untuk mencapai target program yang telah ditentukan.
Tentang sertifikasi tanah, pemerintahan sebelum Jokowi- Jusuf Kalla hanya mengeluarkan sekitar 400.000 sertifikat setiap tahunnya. Sementara, catatan Jokowi, ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang mesti diberikan sertifikat.
"Kalau tidak diberikan target-target yang konkret, ya selalu sampai kapan pun, kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun pensertifikatan ini bisa diselesaikan?" ujar Jokowi.
Macetnya sertifikasi lahan itu pun menyebabkan masyarakat tak dapat mengakses ke permodalan atau layanan keuangan lainnya. Sebab, sertifikat lahan tersebut dapat menjadi salah satu penjamin peminjaman modal di lembaga keuangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar