BERITA NASIONAL - Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta kembali berdengung. Hal yang kerap orang lupa. Jakarta adalah ibukota sekaligus pusat pemerintahan, bahkan juga pusat bisnis.
Pertanyaannya, dalam konteks wacana pemindahan ibukota ,apa status perpindahan dari jakarta, pusat pemerintahan atau sekaligus ibukota ?
Harus dilihat dulu tujuan dari rencana ini apa. Kebutuhan apa yang mau dijawab dari wacana pemindahan tersebut ? Kebutuhan Publik, kebutuhan jalannnya pemerintahan, kebutuhan jalannya negara lebih cepat , atau apa ?''kata pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi lewat telepon, Rabu (5/7/2017).
Dari situ, lanjut Zainal, baru bisa di bahas lebih lanjut apa yang mau dipindah dari Jakarta dan kemana pemindahannya. Meski demikian, dia berpendapat, Jakarta memang sudah tidak layak menjadi lokasi dari pusat pemerintahan dan layanan publik.
''Macet saja, misalnya sudah bikin urusan lama, pemerintahan sudah terganggu,''kata Zainal.
Kalau memang kebutuhan yang hendak dijawab adalah soal efektifitas pemerintahan dan layanan publik, menurut dia yang dipindah cukup pemerintahan.
Contoh terdekat sebagai rujukan adalh pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, sementara ibu kota Malaysia tetap di Kuala Lumpur, Itupun, lanjut Zainal , implikasinya besar.
''Kalau terkait pemerintahan, semua di pindah. Semua perangkat termasuk Markas TNI ,''sebut dia.
Demografi termasuk infrasturktur sosial, menurut dia tak di mungkiri juga bakal terimbas bila semua aparatur negara harus ikut berpindah.
Sekolah untuk anak-anak para abdi negara, sebut dia memberikan contoh , jelas harus tersedia dilokasi baru.
Bila Putrajaya dan Kuala Lumpur jaraknya bisa di bilang sepelemparan batu, lanjut Zainal, Indonesia punya pilihan lokasi sampai keseberang pulau Jawa, Berhitung implikasi yang mungkin timbul , Zainal berpandangan, pemindahan pusat pemerintahan tak harus mengambil lokasi yang jauh dari Jakarta.
''Ide (pemindahan pusat pemerintahan ke) Jomggol lebih menarik. Mirip betul dengan (pemindahan pusat pemerintahan Malaysia ke) Putrajaya,''ujar Zainal.
Wacana pemindahan pusat pemerintahan ke jonggol yang disitir zainal, terakhir kali mencuat pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Istilah ''Greater Jakarta '' pun dimunculkan saat itu.
SEJAK 1900-an
Namun, sejaran JJ Rizal mengungkapkan, ide tersebut sebenarnya kelanjutan dari wacana megapolitan yang diangkat lagi Soekarno pada era 1960-an.
Konsep tersebut, tutur Rizal, sudah lebih dulu ada pada era 1900-an, berdasarkan kajian para penutur bahasa, terkait desentralisasi dan penataan ruang Indonesia.
Sayangnya, kata Rizal, Soekarno efektif memerintah hanya pada kurun 1959-1965, sehingga ide ini belum sempat terwujud.
''Jadi Ali Sadikin mengantarkan konsep itu ke Sutiyoso, lalu Sutiyoso mengantarkan konsep itu ke SBY. Idenya diterima SBY tapi disimplikasi jadi pemindahan ibukota. Soal kenapa tak pakai nama megapolitan, mungkin ada sejarah lain ,''ujar Rizal, lewat pembicaraantelepon, Rabu.
Konsep magapolitan yang diangkat Soekarno, tutur Rizal, mencakup wilayah Purwakarta di Jawa Barat. Komposisinya mencakup kawasan hijau,kawasan biru, kawasan bangunan,lemabh, bukit, dan pengunungan.
''Jadi jakarta pusabuk hijau, biru, dan abu-abu. Itu bagian dari orientasi baru soekarnotentang keindonesiaan,membagi beban Jakarta ke daerah sekitardengan mengambil inspirasi dari ruh ke indonesiaan,''kata Rizal
BUKAN CUMA SOAL JAKARTA
Pendapat lain datang pula dari Andrinof Chaniago, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligusperancang VisiIndonesia 2033.
Andrinof satu pandangan dengan Zainal bahwa kondisi Jakarta sudah tidak layak terutama sebagai pusat pemerintahan bahkan sekaligus ibu kota dari Jakarta ,sebut dia setidaknya sejak 2008, suadh niscaya.
Namun, Andrinof menegaskan, wanacana pemindahan ini bukan semata soal Jakarta.
''Ini penataan ulang tata ruang se-Indonesia. Jakarta hanya salah satunya ,''kata dia lewat pembicaraan telepon,Rabu.
Jawa kata dia, sudah kelebihan beban, baik ekosistem maupun populasi penduduk. Hampir 60 persen penduduk tinggal di pulau Jawa, padahal luas daratannya tak sampai 7 persen daratan indonesia. Macet juga bukan masalah Jakarta. Manurut dia, kemacetan sudah terjadi juga di sepanjang jalan Pantura Jawa. Belum lagi ,masalah lingkungan seperti leremh gunung yang seharusnya jadi wilayah tangkaoan air malah di gerus.
''Dengan ini kita melihat usulan ibukota dalam kerangka menata Indonesia, bukan hanya menata Jakarta. Menata Indonesia berarti menata Jabodetabek, Jawa, antar pulau, Barat-timur.(menata untuk) kepentingan bangsa yang lebih besar,''papar andrinof.
Terlebih lagi, lanjut dia, wacana ini sudah berasa musiman munculnya. ''Kalau sudah musiman, ada sesuatu yang memang dirasakan masyarakat,''kata dia.
Karena itu, Andrinof sependapat bila sekarang sudah waktunya melakukan kajian serius soal pemindahan ibukota dan atau pusat pemerintahan dari Jakarta.
(kajian serius) supaya kkelihatan opsi-opsinya. Jangan dibiarkan wacana hidup tenggelam, Harus melangkah,''ujar dia.
Selama menjabat menteri, Andrinof mengaku sudah mengajukan sejumlah opsi ytujuan pemindahan.''Sekarang tinggal dikembangkan dan dipertajam. Itu juga saya dorong terus,''ucap dia. Soal apa sebenarnya perlu dipindah dari Jakarta , Andrinof tak mempersoalkan bila hanya pusat pemerintahan,
Menurut dia, pernyataan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pun mengarah pada pemindahan kota administrasipemerintah alias pusat pemerintahan.
Implikasinya. menurut Andrinof, memang bisa sampai ke amandemen terkait Klausul bahwa presiden harus berkedudukan di ibukota. Bila yang berpindah hanya pusat pemerintahan sementara ibu kota Indonesia tetap Jakarta, mau tidak mau klausul dalam kontitusi itu harus disesuaikan.
Revisi peraturan perundangan, yang p[aling kentara tentu saja terkait UU tentang kekhususan Jakarta sebagai kota pemerintahan .
''Ini Indonesia memang seharusnya sudah masuk fase baru kalau kajian lanjutan sudah mulai dilakukan. Fokusnya adalah manfaat yang lebih besar,''tutur Andrinof.
Adapun soal target 2018 yang disebut Bambang terkait wacana pemindahan tersebut, Andrinof melihatnya sebagai tengat waktuuntuk penuntasan rencana, termasuk regulasi.
''(target itu) bukan sampai tahap pematangan lahan apalagi fisik,''ujar Andrinof.
Andrinof memperkirakan perencana kelembagaan termasuk regulasi dan keputusan politik akan makan waktu dua sampai tiga tahun.
Total waktu yang dibutuhkan untuk relisasi pemindahan, menurut dia di kissaran 10 tahun, merujuk praktik dari 20-an negara yang sudah melakukannya dulu.
Soal kebutuhan biaya, Andrinnof berkeyakinan tak akan ada banyak perubahan signifikan pada postur anggaran negara untuk membiayai relisasi wacana ini.
''Sekarang anggaran infrstruktur sekitar Rp 250 triliun sampai 300 troiliun per tahun. Ambil rp 20 triliun untuk ( alokasi ke relisasi wacana)itu, bisa kok diarahkan. Yang semula untuk alokasi Jabodetabek digeser. Tak ada beban signifikan, soal prioritas Strategis saja,''tutur dia
Dari semua kajian yang ada, Andrinof memberi signyal bahwa gambaran umum sudah ditangan pemerintah.
SAPU JAGAT
Meski demikian Zainal dan Rizal memberi peringatan ada kepentingan lain dibalik pertimbangan kebutuhan dan kondisi terkini di jakarta.
Saya menduga, sudah terlalu banyak bahasa untuk kesana. Tak hanya soal efekktifitas pemerintahan, jangan-jangan bahasan politik dan lain-lain masuk pula,;;ujar Zainal.
Bukan berarti, kata Zainal, perspektif lain di balik kembali mencuatnya wacana pemindahan ibukota ini berarti negatif, justru, kata dia , semua sudut pandang tersebut juga harus dilihat.
''Memulai (tahapan lanjutan pada) 2018, silahkan, tapi tapi perlu pengayaan. Mau kemana (pindahnya), magnitude dari kepindahan itu, belumlagi hitungan uangnya,''kata Zainal.
Rizal menyikapi mencuatnya kembali wacana pemindahan ibukota kali ini dengan lebih skeptis. ''wacana ini kayak sapu jagat. Ketika persoalan-persoalan Jakarta tak juga menemukan jawaban, cara paling gampang bikin orng diam itu dengan pindah ibukota''tutr Rizal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar