Berita Nasional - Calon gubernur petahanan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku merasa terhina jika mau menerima uang korupsi dari proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Apalagi jumlahnya hanya ratusan juta rupiah.
Menurutnya, uang sisa operasional gubernur sekitar Rp3-4 miliar saja tak diambil olehnya. Bahkan, duit itu dikembalikan ke negara.
"Kadang-kadang lucu saja. Padahal saya bisa palsuin kuitansi (uang operasional). Itu saja saya balikin, kok. Karakter saya, hina sekali mau terima uang e-KTP seratus jutaan. Jadinya, saya ini cecurut toh," ujar Basuki, di acara Prime Talk Metro TV, Selasa 21 Maret 2017.
Akibat sikapnya itu, Basuki mengatakan, ia lantas tak disukai koleganya saat masih duduk sebagai anggota Komisi II DPR. Sikap itu jelas terlihat saat kunjungan kerja baik di dalam maupun luar negeri.
"Mereka gak berani bagi-bagi duit ke saya. Karena, uang perjalanan dinas saja saya balikin kok. Itu yang saya katakan karakter," papar Ahok.
Terintegrasi bank daerah
Ahok menyatakan pernah menolak proyek pengadaan KTP-el saat menjabat anggota Komisi II DPR periode 2009-2012. Alasannya, program itu terlalu banyak menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Saya paling keras menolak KTP-el. Saya bilang, pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang yang mau bikin KTP pasti ada datanya rekam kok," kata Ahok.
Ahok mengungkapkan, proyek KTP-el tidak efektif karena menghabiskan uang negara hingga Rp6 triliun. Saat itu, Ahok mengusulkan KTP disatukan dengan pengurusan di bank masing-masing daerah.
"Lapor saja ke bank milik daerah, seperti Bank Jabar (Jawa Barat), Bank DKI, dan lainnya. Jadi, seperti urus kartu mahasiswa. Semua orang yang wajib punya KTP otomatis pasti punya rekening bank daerah. Kita bisa mengarahkan negeri ini nontunai. Karena semua orang dewasa punya ATM," ujar Ahok.
Saat itu, Ahok juga menolak pemutakhiran KTP-el. Sebab, kelahiran dan kematian manusia merupakan sifat alam yang pasti berubah setiap saat. "Ngapain menghabiskan uang buat pemutakhiran data. Orang setiap hari ada yang lahir dan ada yang meninggal," ujar Ahok.
Anggota Komisi II Fraksi Golkar saat itu, Agun Gunanjar, menyebut Ahok terlibat dalam pembahasan KTP-el. Tapi, Agun mengaku tidak mengetahui keterlibatan Ahok di dalam proyek yang disebut merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.
Ahok disebut-sebut menjadi salah satu anggota dewan yang kecipratan dana korupsi proyek KTP-el. Ahok membantah hal itu. Ia mengklaim tak ada yang berani menyuap dirinya.
"Semua orang sudah tahu siapa Ahok. Emang siapa yang berani kasih gue duit? Langsung gue laporin ke KPK," kata Ahok.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar